Analisis Dampak Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 Pada PT MHM - Kusnanto, Eri; Putri, Nini Yuliani (Studia Ekonomika, 2022)
Pajak digunakan sebagai salah satu sektor utama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya. Oleh sebab itu pemerintah terus melakukan perubahan terhadap kebijakan di bidang perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan PP 23 Tahun 2018 yang memuat aturan mengenai penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan regulasi, implementasi dan pemahaman perpajakan PT MHM serta dampak atas perubahan peraturan bagi PT MHM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan alat analisis yaitu PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Ps. 31E. Objek penelitian yang akan digunakan adalah perusahaan jasa (PT MHM). Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa perbandingan regulasi yaitu subjek pajak, batasan omzet, tarif pajak, jangka waktu pengenaan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tanggal berlaku peraturan hingga cara pelunasan PPh terutang. Berdasarkan implementasi perpajakan yang diterapkan oleh PT MHM diketahui bahwa PT MHM mengikuti peraturan yang berlaku dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan taat. Dampak PT MHM beralih ke PP 23 Tahun 2018 adalah jumlah pajak terutang menjadi lebih rendah. Namun di sisi lain PT MHM diwajibkan untuk membayar pajak meskipun perusahaan mengalami kerugian. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 ini bersifat sementara yang berarti bahwa ketika jangka waktu pengenaan telah berakhir maka perusahaan harus kembali untuk menggunakan PPh bertarif normal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008.